Setelah merdeka bersama Indonesia, 17 Agustus 1945, Sumatera dan Aceh mengambil jalannya sendiri, mandiri mengurus pemerintahan dalam sebuah pemerintahan republik yang telah didirikan. Gubernur pertama di Aceh dan Sumatera adalah Mr. Muhammad Hasan. Setelah itu, Aceh menjadi provinsi dan Teuku Nyak Arief sebagai gubernurnya.
Sepanjang sejarah usai kemerdekaan republik, Aceh telah mempunyai 22 orang gubernur. Paling dikenal, setidaknya yang paling banyak tercatat dalam buku-buku sejarah adalah Tgk Daud Beureueh, Gubernur yang memimpin sendiri pemberontakan karena kekecewaan terhadap Jakarta.
Tgk Daud menilai Jakarta mengkhianati perjuangan Aceh, dengan melakukan beberapa tindakan politik. Antaranya, membubarkan Divisi X TNI di Aceh yang terkenal. Lalu, pada 23 Januari 1951, status Provinsi Aceh dicabut oleh kabinet Natsir. Aceh dipaksa lebur dalam Provinsi Sumatera Utara.
Beberapa kali setelah kuasanya hilang, Daud Beureueh, sang pemimpin Aceh masih sempat menghadap Soekarno, tapi patah arang. 21 September 1953, Daud Beureueh pun memukul gong pemberontakan, setelah kongres ulama di Titeue, satu kecamatan di Pidie. Di sana dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Beureueh, sejumlah pasukan TNI pun bergabung menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidie, dan bertahan di Garot.
Pertempuran demi pertempuran terjadi, kesepakatan gencatan senjata diambil dalam sebuah perjanjian, Ikrar Lamteh, 8 April 1957. Isinya, selain itu, ada kesepakatan antara pemerintah lokal dan pemberontak untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan daerah Aceh di atas kepentingan kelompok. Gencatan senjata ini sempat berjalan sampai 1959. Dan momentum itu pun menjadi titik balik pemberontakan.
Di masa itulah Perdana Menteri Djuanda mengunjungi Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima DI/TII. Bersama Hasan Saleh, hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Bagian Aceh Negara Islam Indonesia. Hasan Saleh menuntut kepada Djuanda agar Aceh dijadikan Negara Bagian di bawah Republik. Tuntutan berbau federalisme itu ditolak oleh Djuanda. Alasannya, Indonesia telah berbentuk kesatuan. Meski begitu, Hasan Saleh setuju untuk mencari jalan damai.
Daud Beureueh meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan memulai lagi serangan gerilya besar-besaran. Daud letih bergerilya, setelah satu persatu karibnya meninggalkannya di tengah jalan. Di ujung masa pemberontakannya, Beureueh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta. Bersama itu pula sejak 1961 nama Negara Bagian Aceh/NII diubah menjadi Republik Islam Aceh (RIA).
Pemerintahan Aceh belum kuat. Saat Sjamaun Gaharu digantikan Kolonel Mohammad Jasin menjadi Komandan Daerah Militer Aceh. Jasin berhasil mendekati Daud Beureueh dengan rasa hormat, dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak 1961, surat menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin berani bertemu langsung dengan Beureueh, untuk berdialog empat mata.
Dengan berbagai bujukan dan jalan panjang Jasin, akhirnya Beureueh luluh. Dia bersedia turun gunung, pada 9 Mei 1962, beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube. Daerah Aceh kembali seperti semula, bahkan berstatus Istimewa.
Saat itu, Aceh dipimpin oleh Ali Hasjmy, gubernur yang juga populer dan sangat menghormati Tgk Daud Beureueh. Banyak masih yang mengenang Ali Hasjmy sebagai sosok cinta budaya dan adat istiadat. Dia kerap keliling Aceh untuk mengumpulkan kitab-kitab lama sejarah Aceh. Sebagian masih tersimpan rapi di museumnya, Jalan Sudirman, Banda Aceh. (Profil Ali Hasjmy akan ditampilkan dalam tulisan selanjutnya).
Dari 22 nama gubernur penguasa Aceh, Gubernur yang paling lama berkuasa adalah A Muzakkir Walad, tokoh yang berasal dari Desa Lubok, Aceh Besar. Dia berkuasa selama sebelas tahun (1967-1978). Selanjutnya adalah Ibrahim Hasan dan Syamsuddin Mahmud, dua putra Pidie yang berkuasa selama 7 tahun.
Pilkada 2011 mendatang, akankah memunculkan nama baru? Kita tunggu saja. Berikut adalah nama-nama penguasa Aceh dari masa ke masa.
1. Mr Mohammad Hasan, berkuasa di Sumatera dan Aceh (1945)
2. Teuku Nyak Arief (1945-1946)
3. Teuku Daud Syah (1947-1948)
4. Tgk. Daud Beureueh (1948-1951)
5. Danu Broto (1951-1952)
6. Teuku Sulaiman Daud (1952-1953)
7. Abdul Wahab (1953-1955)
8. Abdul Razak (1955-1956)
9. Ali Hasjmy (1957-1964)
10. Nyak Adam Kamil (1964-1966)
11. H. Hasbi Wahidi (1966-1967)
12. A. Muzakkir Walad (1967-1978)
13. Prof. Dr. A. Madjid Ibrahim (1978-1981)
14. Eddy Sabhara (Pjs) (1981)
15. H. Hadi Thayeb (1981-1986)
16. Prof. Dr. Ibrahim Hasan (1986-1993)
17. Prof. Dr. Syamsudin Mahmud (1993-21 Juni 2000)
18. Ramli Ridwan (Pj. 21 Juni 2000-November 2000)
19. Abdullah Puteh (November 2000-19 Juli 2004)
20. Azwar Abubakar (Pj. 19 Juli 2004-30 Desember 2005)
21. Mustafa Abubakar (Pj. 30 Desember 2005-8 Februari 2007)
22. Irwandi Yusuf (8 Februari 2007-2012)
